Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".
Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum,
dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang
menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan
memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan
dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri
tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada
tempatnya.
Menurut
pendapat yang lebih umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan
dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan
terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau
dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh
apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama
dari kekayaan bersama.
Bila
membicarakan tentang Keadilan, tentu akan mengingat dasar negara kita yaitu
Pancasila. Dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Tentang Pancasila Bung Karno mengusulkan adanya prinsip
kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Prinsip tersebut
dijelaskan sebagai prinsip “tidak ada kemiskinan didalam negara Indonesia
merdeka”. Usul dan penjelasan yang diberikan nampak adanya pengertian
kesejahteraan dan keadilan. Bung Hatta dalam uraian mengenai sila “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menulis sebagai berikut “keadilan sosial
adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan
makmur”. Disini jelas diuraikan bahwa para pemimpin Indonesia yang menyusun UUD
1945 percaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi yaitu dapat
mencapai kemakmuran yang secara merata.
Dalam
ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan
pancasila dicantumkan kentuan sebagai berikut :
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia manusia Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
kehidupan masyarakat Indonesia”.
Untuk
mewujudkan keadilan sosial, perbuatan dan sikap yang harus dipupuk, yakni :
1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
2. Sikap yang adil terhadap sesama manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban serta menghormati semua hak-hak orang lain.
3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang sedang memerlukan
pertolongan.
4. Sikap yang suka bekerja keras, rajin dan giat.
5. Sikap yang selalu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan secara bersama-sama.
Keadilan
dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalaam kehidupan manusia karena dalam
hidup manusia selalu menghadapi keadilan atau ketidakadilan setiap harinya.
Oleh karena itu keadilan dan ketidakadilan dapat menimbulkan daya kreativitas
manusia. Banyak contoh hasil seni lahir dari imajinasi ketidakadilan
diantaranya drama, puisi, novel, musik dan sebagainya .
Sebagai contoh negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah tamah kepada siapa saja. Tetapi untuk keadilan di negeri ini sungguh sangat ironis. Banyak kaum menengah kebawah menuntut keadilan di tegakan di negeri ini. Hukum di Indonesia lebih mementingkan orang-orang kaya yang mempunyai banyak harta sehingga keadilanpun dapat dibeli di negeri ini. Jika kita boleh bertanya mengapa hanya
kaum menengah keatas yang selalu dipentingkan dan mendapatkan keadilan
itu? maka jawaban tersebut akan lebih tepat jika dijawab seperti
ini "hukum di indonesia hanya berdasarkan kepada "KUHP" yaitu (keluarkan
uang habis perkara)". Inilah potret negeri yang mengatas namakan dirinya
negara hukum yang ternyata keadilan saja masih belum bisa dirasakan oleh
semua lapisan dan elemen masyarakat. Apa jadinya bila negara ini terus
menerus mempunyai tradisi budaya hukum yang buruk mau dibawa kemana rasa
keadilan bagi rakyat miskin.
Sebagai contoh misalnya
seorang maling biji coklat yang hanya mencuri mungkin cuma sekali dan
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena masalah ekonomi dan
kesenjangan sosial yang di hadapinya harus merasakan hukuman yang berat
atau kurungan, walaupun hanya 3-5 bulan tetapi rasanya tidak adil sekali
ketika kita melihat seorang mafia kasus seperti gayus tambunan yang
kasusnya berat dan banyak merugikan negara, dia memang sama juga seperti maling biji coklat
sama-sama mendapat hukuman tetapi apakah proses yang dilakukan terhadap
si maling dan gayus itu melaui proses yang sama? Tentu tidak, mungkin
karena kasus gayus tersebut merugikan negara hingga triliunan jadi
harus memalui proses-proses terlebih dahulu, tetapi hukuman yang
didapatkannya tidak setimpal dengan apa yang dilakukannya terhadap
negara sedangkan si maling biji coklat dia harus menerima resiko hukuman
yang berat juga walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dapat saya simpulkan bahwa untuk mencari keadilan di negara ini sangatlah susah. Hanya uang yg dapat berbicara banyak di negeri ini. Mau mengadu ke penegak keadilanpun rasanya juga percuma kalau kita tidak mempunyai uang.
sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/ilmu_budaya_dasar/bab7-manusia_dan_keadilan.pdf

Tidak ada komentar:
Posting Komentar